Inspeksi Mendadak DPRD Makassar: Penuhi Janji kepada Pedagang Pasar Sawah
Sulsel
Infoo24jam,-Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (DPP MIPI) resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2031 dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Ketua Umum DPP MIPI, Anwar Hafid, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, secara langsung mengukuhkan sebanyak 96 orang pengurus. Dalam struktur kepengurusan tersebut, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si dipercaya sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal, serta Adhiguna Nugraha Yusuf, S.STP., M.Si sebagai Bendahara Umum.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi MIPI untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keilmuan yang berfokus pada pengembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan komposisi pengurus yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi, MIPI diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal DPP MIPI, Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si, menegaskan bahwa MIPI memiliki tanggung jawab strategis sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
“MIPI harus mampu berfungsi sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan, sehingga mampu menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Indonesia,” ujar Mansyur.
Ia menjelaskan, MIPI tidak boleh hanya menjadi wadah diskusi keilmuan, tetapi juga harus aktif menawarkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Menurutnya, pendekatan ilmiah yang aplikatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Lebih jauh, Mansyur menekankan bahwa MIPI diharapkan menjadi motor penggerak dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kualitas layanan, peran tersebut dinilai semakin relevan.
Dalam pandangannya, MIPI perlu tampil sebagai kekuatan intelektual yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembangunan nasional.
“MIPI harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang memberikan kontribusi nyata bagi negara, baik melalui pemikiran strategis maupun keterlibatan aktif dalam proses pembangunan,” tambahnya.
Dengan peran tersebut, MIPI diyakini berpotensi menjadi rujukan utama dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia, sekaligus menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik.
Pelantikan ini pun diharapkan menjadi titik awal bagi DPP MIPI periode 2026–2031 untuk memperkuat eksistensi organisasi sebagai pilar penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
