Komite III DPD RI Kunjungi Sulsel, Bahas Transparansi Penerimaan Siswa Baru

Selasa, 16 September 2025 17:18 WITA | Lukman Hakim

MAKASSAR,INFOO24JAM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/9/2025).

Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari, yang mewakili Gubernur Sulsel. Dalam sambutannya, ia menyebut kunjungan ini sebagai kesempatan memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya di sektor pendidikan.

“Fokus utama kami saat ini adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2025. Kami berkomitmen memastikan sistem ini berlangsung transparan, objektif, dan adil,” ujar Ichsan.

Menurutnya, Pemprov Sulsel juga tengah memperkuat infrastruktur digital agar sistem pendaftaran daring dapat diakses lebih luas, termasuk oleh masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengakui masih terdapat tantangan seperti keterbatasan kapasitas sekolah unggulan dan kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan bahwa kunker kali ini bertujuan untuk meninjau implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait penerimaan siswa baru.

Baca juga:

Heboh! Siswa SD di Karawang ‘Berenang’ di Lapangan Sekolah, Orang Tua Protes Pungutan Biaya

“Sulsel patut diapresiasi karena sudah menjalankan sistem penerimaan siswa baru dengan baik, termasuk integrasi data pendidikan dan kependudukan. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” jelas Filep.

Meski begitu, ia menekankan perlunya perhatian terhadap keseimbangan kuota sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, afirmasi kebijakan harus menyentuh kedua sektor agar kualitas pendidikan dapat merata.

“Pendidikan swasta jangan sampai tertinggal. Peran mereka harus diperkuat agar sama-sama menjadi institusi unggulan,” tambahnya.

Baca juga:

Layanan BPJS di RS Bahagia Dikeluhkan Pasien, Ombudsman: Harus Ada Audit dan Evaluasi Tahunan

Hasil kunjungan kerja ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi nasional dan disampaikan ke kementerian terkait sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan ke depan.(Luk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *