Konflik Elite Gorontalo di Media: Cermin Polarisasi Publik dan Matinya Dialog Kebijakan

INFOO24JAM.ID, Gorontalo – Rentetan pemberitaan yang meliput perseteruan antara Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, telah menjadi tontonan publik yang mengkhawatirkan. Lebih dari sekadar laporan jurnalistik, narasi yang berkembang di media secara aktif membentuk dan memperdalam polarisasi di tengah masyarakat, menggeser diskursus dari substansi kebijakan menjadi drama personal dan pertarungan antar kubu.

Konflik yang tersaji di media tidak lagi berpusat pada pencarian solusi atas isu-isu krusial bagi daerah. Isu penting seperti representasi Gorontalo di jajaran direksi dan komisaris Bank SulutGo (BSG), penataan pasar di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berkaitan dengan Perda RTRW, atau mekanisme penyaluran bantuan provinsi kini tenggelam dalam kebisingan narasi “serang balik”. Perdebatan publik tidak lagi tentang “bagaimana solusi terbaik?”, melainkan “siapa yang memulai dan siapa yang akan menang?”.

Media, dalam hal ini, berperan sebagai amplifier dengan menggunakan beberapa teknik yang efektif memicu polarisasi, Pembingkaian sebagai Pertarungan Personal dengan secara konsisten membingkai konflik ini sebagai pertarungan pribadi. Diungkapnya sejarah hubungan, klaim pengkhianatan , hingga insiden Wali Kota yang memilih pindah kelas pesawat untuk menghindari Gubernur  mempersonalisasi konflik dan mengajak publik untuk berpihak secara emosional, bukan rasional.

Konstruksi “Kita vs. Mereka”: Narasi ini secara tegas membangun sekat-sekat loyalitas. Ada kubu Pemerintah Kota melawan Pemerintah Provinsi, yang diekskalasi hingga langkah hukum berupa somasi. Ada pula pertarungan antarpartai, di mana Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan penuh pada kadernya, sang Wali Kota, dalam melawan narasi yang dibangun oleh pihak Gubernur.

Penggunaan Bahasa Emosional dengan diksi seperti “meledak!”, “pengkhianatan”, “korupsi moral”, hingga judul “Apa Gak Bahaya Tah…!”  berfungsi sebagai bahan bakar emosi publik. Bahasa semacam ini lebih efektif dalam memobilisasi dukungan atau kebencian daripada mendorong pemikiran kritis.

Ketika para pemimpin sibuk saling serang dan media fokus pada dramanya, isu-isu fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi terbengkalai. Bagaimana nasib dengan roda pemerintahan berjalan efektif jika energi pemerintah daerah terkuras untuk konflik?.

Ini adalah momen krusial bagi semua pihak untuk berefleksi. Elite politik memiliki tanggung jawab untuk menahan diri dan mengedepankan etika komunikasi demi kepentingan publik yang lebih besar. Media memiliki peran sentral untuk kembali ke khittahnya: menjadi jembatan informasi yang jernih dan fasilitator dialog yang konstruktif, bukan sekadar panggung gladiator politik.

Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen informasi harus lebih cerdas dan kritis. Kemampuan untuk membedakan antara substansi masalah dengan sensasi drama adalah kunci untuk meredam polarisasi dan menuntut akuntabilitas nyata dari para pemimpin yang telah mereka pilih.