Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Luncurkan Inisiatif Satu Data HAM

INFOO24JAM.ID, JAKARTA – Dalam upaya mengatasi fragmentasi data Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan inisiatif Satu Data HAM, yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan meningkatkan interoperabilitas data HAM di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diumumkan dalam acara Kick Off Satu Data HAM yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025).

Dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menggarisbawahi pentingnya kebijakan pembangunan yang didukung oleh data HAM yang akurat, terintegrasi, dan terkini. “Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM, sebagaimana digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujar Natalius dalam pidatonya, yang juga dihadiri oleh para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.

Sejak pembentukannya pada 21 Oktober 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan HAM di kebijakan pembangunan. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah data HAM yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tanpa saling terhubung, yang menghambat efektivitas penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan nasional.

“Satu Data HAM hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah fragmentasi data ini,” kata Natalius dengan penuh optimisme. Inisiatif ini memungkinkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berbagi data yang terstandarisasi melalui platform yang telah disiapkan.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan beberapa aspek penting dari inisiatif ini, termasuk regulasi yang dituangkan dalam Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data HAM, serta Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-1.TI.06.03 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Satu Data HAM. Selain itu, tampilan awal platform (mock up) dan perencanaan tata kelola data melalui Grand Design Satu Data HAM juga telah rampung.

“Satu Data HAM bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi representasi manusia beserta hak-haknya,” tambah Natalius. Menurutnya, platform ini akan menjadi etalase dari upaya perlindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan Satu Data HAM. Ia berharap, kolaborasi nasional ini dapat menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi HAM, Linda Pratiwi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mematangkan roadmap untuk pengembangan Satu Data HAM dalam lima tahun ke depan. Beberapa tahapannya meliputi penyusunan regulasi, pembangunan infrastruktur, integrasi data HAM nasional, serta pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk penguatan tata kelola data.

“Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data HAM bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Linda.

Inisiatif Satu Data HAM merupakan bagian integral dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kemenkumham terus berkoordinasi dengan Bappenas sebagai dewan pengarah SDI dan BPS sebagai pembina data dalam penyusunan Satu Data HAM.

Acara Kick Off Satu Data HAM juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Irwasu Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenekraf, serta Plh. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, bersama dengan pejabat eselon 2 dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dengan diluncurkannya Satu Data HAM, Kemenkumham berharap dapat memperkuat tata kelola data HAM di Indonesia dan menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.