Inspeksi Mendadak DPRD Makassar: Penuhi Janji kepada Pedagang Pasar Sawah
Sulsel
INFOO24JAM,- PALOPO– Pelaksanaan turnamen domino bertajuk “Walikota Cup” di Kota Palopo justru menuai polemik bahkan sebelum peluit pertandingan ditiup. Sebuah pamflet digital yang beredar luas di media sosial menjadi sorotan lantaran masih mencantumkan foto Andi Baso Ryadi Mappasulle dengan jabatan Ketua PORDI Sulawesi Selatan, meski yang bersangkutan disebut telah demisioner.
Sorotan tajam datang dari Ketua Gardu 72 Wajo, Andi Amirullah. Ia mempertanyakan keabsahan serta etika penggunaan atribut organisasi dalam materi promosi turnamen berskala besar tersebut.
“Ini menimbulkan tanda tanya. Setahu kami, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat. Lalu apa dasar panitia masih mencantumkan foto dan jabatan Ketua PORDI Sulsel?” ujar Andi Amirullah kepada awak media.
Menurutnya, pencantuman atribut organisasi oleh pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan berpotensi menyesatkan publik, khususnya komunitas pecinta olahraga domino di Sulawesi Selatan yang selama ini menjunjung tinggi profesionalisme organisasi.
Andi Amirullah menegaskan bahwa akurasi informasi dalam publikasi kegiatan resmi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut marwah dan kredibilitas PORDI sebagai induk organisasi olahraga domino nasional.
“Panitia seharusnya lebih cermat. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran terhadap pencatutan jabatan yang sudah tidak relevan. Ini soal tertib administrasi dan etika berorganisasi,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, panitia penyelenggara Turnamen Domino “Walikota Cup” Palopo belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan masih dicantumkannya foto Andi Baso Ryadi Mappasulle dengan jabatan Ketua PORDI Sulsel dalam materi promosi tersebut.
Diketahui, turnamen domino “Walikota Cup” dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Januari 2026 di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, dengan total hadiah fantastis mencapai Rp200 juta, sehingga diharapkan mampu menarik peserta dari berbagai daerah.
Namun demikian, polemik awal ini dinilai perlu segera diluruskan agar tidak mencederai kepercayaan publik dan tidak mengganggu jalannya agenda olahraga yang seharusnya menjadi ajang sportivitas dan kebersamaan.
