Riset Harus Berdampak: Workshop Knowledge-to-Policy Dorong Perubahan Kebijakan di Gorontalo

INFOO24JAM.ID, Gorontalo – Hasil riset tidak boleh berhenti di jurnal dan prosiding. Riset harus mampu menjawab persoalan nyata dan memengaruhi kebijakan publik. Pesan itu mengemuka dalam Workshop Collaborative Research Berbasis Isu & Tantangan Wilayah bertajuk Strategi Knowledge-to-Policy & Komunikasi Hasil Riset yang digelar di Provinsi Gorontalo, 25–26 Februari 2026.

Kegiatan ini menghadirkan Program Officer Yayasan BaKTI-KONEKSI, Salman Samir, yang menekankan pentingnya menjembatani hasil penelitian dengan proses pengambilan kebijakan daerah.

Dalam pemaparannya, Salman menyoroti stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir yang rata-rata berada di kisaran lima persen. Ia mengutip data World Bank yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2014–2019 sebesar 5,03 persen dan 2022–2024 sebesar 5,13 persen.

“Pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh perubahan teknologi, inovasi, dan produktivitas. Tanpa investasi serius pada riset dan pengembangan, kita sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah,” ujarnya.

Data yang dipaparkan juga menunjukkan belanja riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih sekitar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto, jauh di bawah sejumlah negara pembanding. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas, lemahnya ekspor manufaktur berteknologi tinggi, serta belum terciptanya produk ekspor baru yang signifikan.

Riset dan Kebutuhan Daerah

Workshop tersebut juga menyoroti persoalan ketimpangan dan kemiskinan antarwilayah, termasuk di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan indeks gini di sejumlah provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, banyak riset yang dilakukan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah. Policy brief jarang disiapkan, dan keterlibatan peneliti dengan pengambil kebijakan dinilai masih minim.

“Banyak riset dilakukan, tetapi sedikit yang sampai ke meja kebijakan. Kita butuh jembatan antara temuan ilmiah dan keputusan publik,” kata Salman.

Ia menjelaskan konsep knowledge-to-policy sebagai proses menerjemahkan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. Menurutnya, publikasi akademik saja tidak cukup. Peneliti perlu menyiapkan produk komunikasi seperti policy brief, executive summary untuk pimpinan daerah, infografis, hingga diskusi tertutup dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Memanfaatkan Momentum Kebijakan

Dalam sesi lain, peserta diajak memahami pentingnya membaca “policy window” atau momentum kebijakan, seperti penyusunan RPJPN, RPJMD, hingga RKPD. Pada fase tersebut, pemerintah sedang menetapkan arah pembangunan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran, sehingga peluang masuknya rekomendasi riset menjadi lebih besar.

Selain itu, perubahan kepala daerah maupun situasi krisis juga dinilai sebagai momentum strategis untuk menghadirkan data dan rekomendasi berbasis bukti.

Workshop ini juga menekankan pentingnya integrasi perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam desain riset, termasuk penggunaan data terpilah dan pelibatan kelompok rentan.

Ubah Pola Pikir

Di akhir sesi, narasumber mengajak akademisi mengubah pola pikir dari “publish or perish” menjadi “impact and relevance”. Riset, kata dia, harus dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan siapa pengguna hasilnya, bagaimana strategi diseminasinya, serta target dampak kebijakan yang ingin dicapai.

“Riset terbaik adalah yang mengubah kehidupan,” tegasnya.

Workshop ini diharapkan mendorong lahirnya penelitian kolaboratif yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan bagi pembangunan daerah dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik di Gorontalo dan kawasan timur Indonesia.