Drama OTT Bupati Koltim Berakhir: Dari Panggung Rakernas NasDem ke Tangan KPK

INFOO24JAM.ID,- MAKASSAR- Penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam (7/8/2025) menyisakan drama politik yang mengundang perhatian publik. Penangkapan di Makassar, Sulawesi Selatan, itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Abdul Azis terlihat santai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.

Informasi awal datang dari Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang mengonfirmasi Abdul Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Namun, pernyataan ini langsung dipatahkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus NasDem, Ahmad Sahroni, yang menegaskan bahwa Abdul Azis bebas dan tidak terkena OTT.

Kebingungan publik makin memuncak ketika Abdul Azis muncul di arena Rakernas. Penampilannya seolah menjadi “jawaban” bahwa ia memang tidak diamankan. Namun, tak lama berselang, KPK merilis keterangan resmi bahwa OTT digelar serentak di tiga wilayah: Sultra, Jakarta, dan Sulsel. Nama Abdul Azis akhirnya muncul kembali — kali ini sebagai pihak yang diamankan di Sulsel, setelah meninggalkan lokasi Rakernas.

“Sudah diamankan semalam dan sedang diperiksa di Polda Sulsel. Insya Allah sore ini tiba di KPK,” ungkap Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochcahyanto.

OTT kali ini diduga terkait dugaan korupsi peningkatan status dan kualitas rumah sakit dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihak-pihak yang diamankan di Sultra dan Jakarta sudah lebih dulu tiba di Gedung Merah Putih, sementara Abdul Azis masih menjalani pemeriksaan di Makassar sebelum diterbangkan ke Jakarta.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum Abdul Azis dan para pihak lainnya. Sementara itu, publik masih bertanya-tanya: apakah kehadiran Abdul Azis di Rakernas merupakan bentuk strategi mengaburkan jejak, atau hanya kebetulan di tengah operasi senyap KPK?

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang terjadi menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

Surya menegaskan, NasDem tetap berkomitmen mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan sesuai aturan dan tanpa intervensi. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT itu sehari sebelumnya, sehingga memilih untuk tidak langsung memberi komentar publik.

Meski demikian, Surya memberi catatan khusus kepada KPK agar langkah penegakan hukum tidak dibungkus dengan sensasi berlebihan.

“Bolehlah kita mengingatkan, upaya penegakan hukum itu jangan mendahulukan drama. Itu yang membuat NasDem sedih, kok harus ada drama dulu baru penegakan hukum,” ujarnya.

Surya juga mengingatkan bahwa proses hukum sebaiknya dijalankan murni dan transparan, tanpa embel-embel yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Ia menilai pemberian amnesti setelah proses hukum selesai juga bukan langkah yang tepat.