Inspeksi Mendadak DPRD Makassar: Penuhi Janji kepada Pedagang Pasar Sawah
Sulsel
INFOO24JAM.id – Terungkapnya dugaan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh oknum-oknum yang diduga berafiliasi dengan Bank Indonesia (BI) memicu gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satu suara keras datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya, yang secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar).
Menurutnya, indikasi kuat adanya aliran dana CSR yang tidak tepat sasaran mencerminkan potret buram pengelolaan dana publik oleh institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam akuntabilitas dan transparansi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, dan lebih jauh lagi, terhadap amanah rakyat,” tegas Mursil Akhsam, Minggu (14/04/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti kemungkinan adanya jaringan sistematis dalam tubuh BUMN yang selama ini luput dari pantauan publik. PLN UID Sulselrabar disebut sebagai salah satu titik rawan yang patut diaudit secara menyeluruh, mengingat adanya program-program CSR yang minim pengawasan namun bernilai anggaran cukup besar.
“Jika KPK hanya diam dan membiarkan ini menguap begitu saja, maka kita sedang menciptakan preseden buruk bahwa korupsi bisa tumbuh subur di balik label CSR,” ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM tersebut.
Ia menegaskan bahwa desakan ini bukan sebatas retorika, melainkan akan diikuti dengan langkah advokasi hukum dan konsolidasi gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil.
Kasus ini kembali membuka mata publik bahwa program CSR di Indonesia masih sangat rentan disalahgunakan. Sudah saatnya KPK tidak hanya menunggu laporan masuk, tapi proaktif membongkar potensi korupsi yang tersembunyi di balik program-program sosial yang seharusnya menjadi jalan untuk keadilan sosial. (**)
