Inspeksi Mendadak DPRD Makassar: Penuhi Janji kepada Pedagang Pasar Sawah
Sulsel
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem kebijakan desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
INFOO24JAM.ID-OPINI-Isu resentralisasi kembali mencuat di tengah melemahnya semangat desentralisasi yang dulu lahir dari rahim reformasi 1998. Fenomena ini terasa paradoksal—ketika dahulu desentralisasi diperjuangkan sebagai simbol pembebasan dari cengkeraman kekuasaan pusat, kini justru sebagian kewenangan itu perlahan kembali ditarik ke pusat.
Otonomi daerah pernah menjadi tonggak penting dalam merombak relasi pusat dan daerah. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, negara memberi ruang luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengakhiri era sentralistik Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Namun, perjalanan regulasi yang terus berubah—dari UU 22/1999 ke UU 32/2004 hingga UU 23/2014—menunjukkan satu hal: arah desentralisasi tidak pernah benar-benar stabil.
Alih-alih menguat, kewenangan daerah justru mengalami pengikisan bertahap. Kewenangan strategis yang dulu menjadi “denyut nadi” otonomi kini satu per satu ditarik. Sektor pertambangan menjadi contoh paling gamblang. Izin yang dulu berada di tangan pemerintah kabupaten, kemudian bergeser ke provinsi, dan akhirnya sepenuhnya dikuasai pusat. Fenomena serupa terjadi di sektor lain—dari pengelolaan ASN, penyuluh pertanian, hingga kontrol keuangan daerah yang kian ketat.
Perubahan ini memunculkan satu pertanyaan besar: apakah kita sedang menyaksikan kemunduran desentralisasi atau justru koreksi atas praktik otonomi yang kebablasan?
Data tak bisa diabaikan. KPK mencatat lebih dari separuh kasus korupsi yang ditangani hingga November 2025 berasal dari daerah. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menganga. Bahkan dalam satu daerah, distribusi kesejahteraan sering kali tidak merata. Fakta-fakta ini menjadi amunisi bagi pemerintah pusat untuk menarik kembali kendali, dengan dalih efektivitas, efisiensi, dan pengawasan.
Namun di titik inilah dilema itu muncul.
Di satu sisi, sentralisasi menjanjikan kendali yang lebih rapi dan standar pelayanan yang seragam. Di sisi lain, desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk bergerak sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Tarik-menarik ini bukan sekadar soal kewenangan administratif, melainkan pertarungan antara dua visi besar: efisiensi negara versus kemandirian daerah.
Sayangnya, perdebatan ini kerap terjebak dalam cara pandang yang keliru. Otonomi daerah sering diposisikan sebagai “hak mutlak”, padahal dalam kerangka negara kesatuan, otonomi adalah instrumen, bukan tujuan. Ia hadir untuk menjawab kebutuhan administrasi sekaligus tuntutan politik, bukan untuk menciptakan “negara dalam negara”.
Dalam perspektif yang lebih jernih, sentralisasi dan desentralisasi sejatinya bukan dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya adalah satu spektrum—seperti bandul yang bergerak mencari titik keseimbangan. Tidak ada negara yang sepenuhnya sentralistik, sebagaimana tidak ada yang sepenuhnya desentralistik.
Indonesia sendiri pernah merasakan bentuk ekstrem, saat menjadi Republik Indonesia Serikat. Pengalaman itu menunjukkan bahwa desain kekuasaan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa justru memicu disintegrasi. Dari sana, pilihan kembali ke negara kesatuan menjadi konsensus final.
Karena itu, pendekatan yang paling relevan hari ini bukan memilih antara sentralisasi atau desentralisasi, melainkan meramu keduanya secara proporsional. Prinsip money follows function seharusnya menjadi pijakan—bahwa setiap pelimpahan kewenangan harus diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai.
Kontradiksi yang terjadi saat ini setidaknya dapat dibaca dalam beberapa titik krusial: tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, ketimpangan fiskal yang memperlebar jurang antarwilayah, ego sektoral yang memicu kebijakan tidak sinkron, hingga benturan antara standar nasional dan kebutuhan lokal.
Berikut adalah poin-poin kontradiksi utama:
Tegangan Kewenangan (Pusat vs Daerah): Terdapat tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan, di mana daerah merasa memiliki hak otonomi, namun pusat sering kali intervensi melalui regulasi sektoral.
Ketimpangan Fiskal: Desentralisasi sering menyebabkan daerah kaya semakin maju, sementara daerah dengan sumber daya terbatas kesulitan mandiri, menuntut intervensi pemerintah pusat yang dianggap mencederai otonomi.
Ego Sektoral dan Kesenjangan Antar-Daerah: Otonomi yang terlalu luas dapat menciptakan ketimpangan kebijakan antar-daerah yang merusak kesatuan nasional.
Konflik Kepentingan: Kebijakan pusat untuk menstandarisasi pelayanan sering bertentangan dengan kebutuhan khas daerah.
Jika tidak dikelola dengan bijak, semua ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan itu sendiri.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada seberapa besar kewenangan berada di pusat atau daerah, melainkan pada sejauh mana kebijakan itu mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata. Sebab realitas hari ini menunjukkan satu hal yang tak bisa disangkal: di tengah tarik-menarik itu, kesejahteraan masyarakat masih berjalan di tempat.
Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar penarikan atau pelimpahan kewenangan, melainkan keberanian untuk menyusun ulang desain hubungan pusat-daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Resentralisasi, jika memang terjadi, tidak boleh menjadi langkah mundur. Ia harus menjadi koreksi arah—bukan pengulangan sejarah.
