Negara Salah Arah: Kepemimpinan Menpora Erick Thohir Dinilai Merusak Ekosistem Olahraga Nasional

INFOO24JAM- JAKARTA,- Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan dan rasionalitas dalam mengelola organisasi olahraga nasional.

Negara dianggap gagal menjalankan peran sebagai regulator yang objektif dan adil.Pengakuan serta pengesahan organisasi olahraga yang dilakukan Kemenpora belakangan ini dinilai tidak lagi berbasis pada rekam jejak, kontribusi nyata, dan sejarah perjuangan organisasi.

Negara seolah hanya menilai siapa yang berada di dalam struktur organisasi, bukan siapa yang membangun dan membesarkannya dari bawah.

“Kita sedang menyaksikan negara kehilangan kompas. Pengakuan organisasi olahraga diperlakukan sebagai urusan administratif semata, padahal menyangkut legitimasi, pembinaan atlet, dan masa depan ekosistem olahraga nasional,” tegas Yusril Ihza Mahendra, S.H., dalam pernyataan resminya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kekeliruan serius. Negara justru memberi ruang kepada organisasi yang minim pengalaman dan kontribusi, sementara organisasi yang telah bertahun-tahun bekerja nyata, membina atlet, serta menyelenggarakan event nasional hingga internasional, diabaikan begitu saja.

Kondisi ini diperparah dengan pembiaran tumpang tindih organisasi dalam satu cabang olahraga. Alih-alih menjadi wasit yang adil dan penengah konflik, Kemenpora dinilai justru menciptakan konflik baru melalui keputusan yang tidak berpijak pada realitas sosial olahraga.

“Keputusan negara yang seharusnya menyatukan, justru memecah. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk ketidakcakapan dalam membaca dinamika dan sejarah organisasi olahraga,” lanjut Yusril.

Dalam konteks olahraga domino, ketimpangan kebijakan tersebut terlihat sangat jelas. Ada organisasi yang telah lama membangun komunitas secara organik, konsisten melakukan pembinaan, dan membawa nama Indonesia ke level internasional.

Namun negara dengan mudah memberi pengakuan kepada organisasi baru yang belum teruji dan miskin rekam jejak.

Jika pengalaman, loyalitas, dan kontribusi tidak lagi menjadi ukuran, maka negara sedang mengirim pesan berbahaya kepada publik:bahwa kerja keras tidak penting, sejarah tidak relevan, dan akses kekuasaan lebih menentukan daripada prestasi.

“Kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menpora patut dipertanyakan secara serius. Olahraga nasional tidak bisa dikelola dengan logika korporasi atau kepentingan politik jangka pendek. Olahraga hidup dari komunitas, kepercayaan, dan konsistensi,” tegasnya.

Lebih jauh, kebijakan semacam ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik secara permanen. Ketika negara tidak adil, kepercayaan akan runtuh. Ketika negara tidak objektif, konflik akan tumbuh. Dan ketika kritik diabaikan, kerusakan akan menjadi sistemik.

“Karena itu saya menyatakan dengan tegas: kebijakan Menpora saat ini tidak hanya keliru, tetapi berbahaya bagi masa depan olahraga nasional. Diam adalah bentuk persetujuan. Kritik adalah kewajiban moral,” tutup Yusril.

Ia menegaskan, sejarah kelak akan mencatat bahwa jika ekosistem olahraga runtuh, yang gagal bukanlah organisasi, melainkan negara yang salah urus.