“Banalitas Berujung Brutalitas”, Dampak Buruk Lemahnya Gerakan Oposisi

INFOO24JAM.ID- OPINI- Ekspresi kemarahan yang semakin tidak terkendali dari massa rakyat (salah satunya pembakaran gedung DPRD kota Makassar dan Provinsi) merupakan efek domino dari perilaku tidak etis dari elit kekuasaan (khususnya eksekutif, legislatif dan aparat kepolisian) yang juga semakin tidak terkontrol dengan terus mempertontonkan “abuse of power” dalam menjalankan mandat kekuasaannya.

Tidak mudah untuk mengurai benang kusut dari kompleksitas persoalan bangsa hari ini yang semakin menggurita. Namun jika harus menyebutkan satu hal yang menjadi titik tekan utama yang harus disoroti dan dievaluasi (dan mungkin saja terkesan simplifikatif) adalah semakin melemahnya “fungsi kontrol” terhadap kekuasaan hari ini yang menyebabkan abuse of power itu semakin menggila.

Sejak rezim kekuasaan periode sebelumnya, kemudian berlanjut hingga hari ini menyerukan bahwa demokrasi Indonesia tidak mengenal “oposisi” dan berusaha merangkul semua unsur politik dengan dalih “persatuan”, sejak saat itulah demokrasi Indonesia mulai terancam. pemerintah (eksekutif) dan dewan (legislatif) yang semestinya menjalin relasi sebagai “mitra kritis”, justeru tampil layaknya dua insan yang menjalin “hubungan gelap”, dan tentunya pihak yang dihianati dari hubungan gelap tersebut adalah “rakyat itu sendiri”.

Di tengah berbagai kebijakan yang mencekik rakyat, seperti kebijakan efisiensi anggaran pada berbagai sektor dan kenaikan pajak rakyat di beberapa tempat, justru sensitivitas dan kepekaan elit kekuasaan terhadap kondisi rakyat seperti mati suri. Mereka sebagai elit (baik eksekutif yaitu beberapa menteri maupun anggota dewan legislatif) bukannya sibuk membenahi regulasi justru sibuk menuntut “fasilitas mewah” dan “kenaikan tunjangan”. Inilah kondisi yang paling tepat disebut sebagai “BANALITAS”.

Banalitas elit kekuasaan inilah yang akhirnya memicu berbagai protes dari mahasiswa dan masyarakat. Nahasnya, kritik dan protes dari masyarakat yang sejatinya merupakan sebuah kewajaran dalam negara demokrasi, direspon oleh “Negara” bukan dengan argumen, tetapi justeru dengan sentimen. Berbagai pernyataan seperti: Ndasmu, kau yang gelap, hingga menghakimi tuntutan rakyat sebagai “mental orang bodoh sedunia” adalah isyarat bahwa elit kekuasaan itu gagap dan gagal dalam membaca kondisi kebatinan rakyat yang dipimpinnya.

Situasi semakin keruh, tatkala aparat kepolisian, untuk kesekian kalinya juga tampil mempertontonkan “abuse of power” yang berakibat hilangnya nyawa satu rakyat Indonesia yang tidak bersalah, Affan Kurniawan. Affan kurniawan inilah yang akhirnya menjadi simbol “kemarahan” yang semakin tidak terkendali dari massa rakyat yang berujung tindakan pengrusakan di berbagai tempat dan kembali memakan korban jiwa dari rakyat itu sendiri.

Aksi-aksi tidak terkontrol dari massa yang akhirnya menghilangkan nyawa mereka sesama rakyat, secara semiotik merupakan sebuah “teks sosial” yang tidak muncul dalam ruang hampa. jika “brutalitas massa rakyat” adalah hilir, maka “banalitas elit kekuasaan” itulah yang merupakan hulunya. inilah sebuah teks sosial yang harus dibaca secara utuh dan tidak secara parsial.

Kembali mesti dipertegas bahwa banalitas elit kekuasaan yang terejawantah melalui abuse of power, merupakan sinyal dari lemahnya fungsi kontrol kekuasaan di negeri ini. Gerakan oposisi yang harusnya diperankan oleh dewan legislatif, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga geraka oposisi akhirnya secara alternatif diambil alih oleh rakyat.

Problemnya adalah ketika kebanyakan rakyat dalam kondisi yang sebenarnya tidak stabil karena dicekik oleh tuntutan ekonomi yang tidak menentu, lapangan pekerjaan yang sulit, serta biaya pajak yang membengkak, gerakan oposisi yang diperankan rakyat sangat mungkin diekspresikan dalam bentuk kemarahan yang tidak terkontrol. Meskipun aksi brutalitas demikian tidak dapat dibenarkan, namun itulah fakta sosiologis yang sulit dihindari.

Itulah alasan mengapa fungsi oposisi terhadap kekuasaan diwakilkan kepada dewan legislatif beserta fasilitas kepada mereka yang ditanggung dari biaya pajak rakyat. Itu semua dilakukan agar mekanisme “gerakan oposisi” dapat diselenggarakan secara konstitusional, tertib dan terkontrol, namun sayangnya itu semua jauh panggang dari apinya.

Dari peristiwa “banalitas yang berujung brutalitas” ini, elit kekuasaan seharusnya semakin mawas diri dan dapat menempatkan diri sebagai negarawan di hadapan rakyat yang sedang marah. Meminta maaf semata dan juga memaksa rakyat untuk tetap menaruh kepercayaan pada elit kekuasaan, sebelum mengambil kebijakan yang signifikan, bukanlah sikap kenegarawanan yang dibutuhkan rakyat.

Jika Mundur dari jabatan adalah harga yang harus ditanggung oleh beberapa elit kekuasaan, mulai dari eksekutif (kementrian) yang gagal menstabilkan kehidupan ekonomi rakyat, kemudian beberapa pimpinan DPR, seperti Ahmad Sahroni yang pernyataannya telah memantik kemarahan rakyat dan tentunya pimpinan tertinggi polri yang untuk kesekian kalinya gagal memberikan instruksi kepada anggotanya agar dapat bersikap profesional dalam merespon massa aksi yang berujung meninggalnya Affan kurniawan, maka kenapa tidak untuk mereka semua lakukan.

Mundur dari jabatan jauh lebih baik bagi mereka daripada tetap mempertahankan jabatan. Mundur dari jabatan juga menunjukkan bahwa budaya malu dan moral kenegarawanan belum sepenuhnya hilang dari kalangan elit kekuasaan di negeri ini. Namun sampai detik ini, belum ada satupun dari elit kekuasaan yang menunjukkan sikap kenegarawanan demikian.

Terakhir, bahwa jangan paksa dan intimidasi rakyat untuk dapat menjaga kedamaian di negeri ini, sebab menurut mendiang Gus Dur, kedamaian tanpa sebuah keadilan hanyalah sebuah ilusi.

Penulis:
Panji Hartono
Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah dan Komuniksi Cabang Gowa Raya Periode 2020-2021.