Transparansi Keuangan Disorot, Ketua PORDI Makassar Protes LPJ Tak Kunjung Dibagikan

INFOO24JAM, PALOPO – Pembukaan Musyawarah Provinsi (Musyprov) I Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Sulawesi Selatan di Kota Palopo, 27–28 Desember 2025, langsung diwarnai tensi tinggi. Agenda strategis yang seharusnya menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi justru dibayangi polemik serius terkait transparansi kepengurusan.

Ketua PORDI Makassar, Amirullah, secara terbuka melayangkan kritik keras kepada pengurus provinsi lantaran hingga hari pertama pelaksanaan musyawarah, dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belum diterima oleh peserta dari pengurus daerah (Pengda).

Ironisnya, keterlambatan tersebut terjadi bahkan setelah proses registrasi delegasi resmi dibuka pada Sabtu (27/12/2025). Padahal, LPJ merupakan dokumen krusial yang menjadi dasar utama dalam proses evaluasi kepengurusan selama satu periode.

“Kami benar-benar mempertanyakan keseriusan pengurus provinsi. Sampai kami melakukan registrasi hari ini, LPJ kepengurusan di bawah Andi Baso Riyadi Mappasule belum juga kami terima. Ini bukan dokumen sepele, perlu waktu untuk dikaji secara mendalam sebelum sidang,” tegas Amirullah.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi mencederai mekanisme organisasi. Setiap Pengda, kata dia, memiliki hak dan kewajiban menyampaikan pandangan umum terhadap kinerja pengurus provinsi. Tanpa LPJ, proses tersebut menjadi tidak ideal.

“Kalau waktunya mepet atau bahkan tidak ada, bagaimana kami bisa menyusun pandangan umum secara objektif? Ini menyangkut masa depan PORDI Sulsel. Jangan sampai ada kesan LPJ sengaja ditahan agar lolos tanpa kritik,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Amirullah mengungkapkan bahwa para delegasi Pengda hadir ke Musyprov dengan membawa catatan internal masing-masing, khususnya terkait kontribusi dan setoran keuangan selama satu periode kepengurusan.

“Kami akan mencocokkan data yang kami miliki dengan laporan yang nanti disampaikan pengprov. Transparansi keuangan adalah harga mati. Setiap rupiah yang disetor daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dengan situasi tersebut, Musyprov I PORDI Sulsel yang digelar selama dua hari ini diperkirakan berlangsung alot. Persoalan keterlambatan distribusi LPJ dinilai menjadi ancaman serius bagi kelancaran sidang, terutama pada sesi evaluasi dan pertanggungjawaban pengurus lama.

Musyawarah yang seharusnya menjadi momentum perbaikan organisasi kini justru menjadi ujian awal bagi komitmen transparansi PORDI Sulawesi Selatan.