Inspeksi Mendadak DPRD Makassar: Penuhi Janji kepada Pedagang Pasar Sawah
Sulsel
INFOO24JAM.ID,-MAKASSAR – Arah pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan resmi ditetapkan. Dalam dua rapat paripurna penting yang digelar di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (16/7/2026), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, didampingi tiga unsur pimpinan dewan lainnya. Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) dan Wakil Wali Kota Aliyah Mistika Ilham, bersama jajaran SKPD.
Dalam Rapat Paripurna Kedua Belas, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka atas dua Ranperda krusial, yakni RPJMD lima tahunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah tahun 2024. Tak lama berselang, Rapat Paripurna Ketiga Belas digelar sebagai agenda pengambilan keputusan terhadap dua rancangan tersebut yang akhirnya resmi ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas sinergi dan komitmen yang kuat selama proses pembahasan. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Makassar yang lebih unggul.
- “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Ini adalah langkah strategis menuju Makassar yang lebih baik,” ujar Munafri dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun dengan visi besar: “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.” Dokumen ini bukan sekadar rencana administratif, melainkan arah perjuangan bersama untuk menjawab berbagai tantangan kota dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
- “RPJMD ini harus menjadi dokumen yang hidup, bukan hanya tumpukan kertas. Kita pastikan semua program di dalamnya berjalan konsisten, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Munafri juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas sebagai kunci implementasi kebijakan yang sukses. Ia mengajak semua pemangku kepentingan—termasuk legislatif, akademisi, komunitas masyarakat, hingga pelaku usaha—untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan RPJMD.
Usai pengesahan, dokumen RPJMD akan segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi. Munafri memastikan, Pemkot siap menindaklanjuti dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pasca evaluasi.
Dengan disahkannya RPJMD dan laporan APBD 2024, Pemerintah Kota Makassar kini bersiap melangkah pasti menuju fase pembangunan baru yang lebih terarah dan inklusif. Visi besar telah ditetapkan, dan tantangan ke depan siap dihadapi dengan semangat kolaborasi.